Inside Embune

Krisis finansial global yang berawal dari Amerika Serikat memang telah mengguncang sektor riil perekonomian indonesia. Namun sikap optimistis bahwa fundamental perekonomian kita masih cukup kuat untuk menyangga sektor riil harus kita pupuk, sehingga tidak akan terimbas lebih jauh oleh ancaman resesi global. Sikap proaktif perlu selalu dilakukan untuk menetralisir dampak krisis kepada sektor riil terutama UMKM. Jikalau kita ingat krisis 1997-1998 yang melanda Indonesia, saat itu perusahaan-perusahaan skala besar yang selama era Orde Baru di elok-elokkan sebagai champion untuk menggerakkan perekonomian di negeri ini akhirnya malah terpuruk. Namun para pengusaha yang mempunyai bisnis skala kecil dan menengah bersama koperasi justru tampil sebagai penyelamat ekonomi.

Kalangan UMKM ibarat patah tumbuh hilang berganti, selalu mampu bertahan, karena memang di tingkat ini tidak ada pilihan kecuali dengan cara bagaimanapun harus mampu bertahan. Apabila gagal untuk bertahan, mereka akan mati dalam arti sebenarnya. Itulah yang memicu timbulnya inovasi-inovasi kecil dalam bisnis mereka, sehingga kalangan UMKM bisa tetap eksis.

Di tengah kekhawatiran mengenai pandangan perekonomian, 80% UMKM Indonesia berencana untuk mempertahankan karyawannya dan bahkan 13% berencana meningkatkan jumlah karyawan. Hanya sebagian kecil UMKM, yakni kurang dari 10% yang berencana mengurangi jumlah karyawannya. Di level perdagangan regional Asia, 71% UMKM Indonesia masih percaya bahwa di tahun 2009 mereka masih dapat mempertahankan volume perdagangan mereka dan 21% percaya akan adanya peluang peningkatan volume. Dari segi modal UMKM Indonesia cenderung mempertahankan rencana belanja modal mereka, 50% UMKM tetap mempertahankan tingkat belanja modal mereka dan bahkan 24% UMKM berencana untuk meningkatkan belanja modal mereka di tahun 2009. Sikap ini sebenarnya menunjukan bahwa sebenarnya ada sebuah gairah dari pelaku UMKM untuk terus mengembangkan usahanya. Implikasinya yang jelas akan terjadi yaitu peningkatan kekuatan perekonomian dan perluasan lapangan kerja di Indonesia

Survei HSBC yang diadakan sampai kuartal IV 2008 itu melibatkan 3000 UMKM yang berada di 10 Negara dan teritori yaitu Hongkong, China, Taiwan, Bangladesh, Singapura, India, Vietnam, Korea, Malaysia dan Indonesia. Hasil survei menunjukkan bahwa Bangladesh, Vietnam, India dan Indonesia termasuk negara-negara yang paling optimis dalam memandang prospek perekonomian negara mereka pada tahun 2009.

Optimisme UMKM yang terjadi memang menjadi hal yang menggembirakan namun juga dapat secara jelas kita ketahui bahwa masih banyak pula masalah yang dihadapi oleh sektor UMKM di Indonesia. Karena itu agar pelaku UMKM dapat tumbuh dan berkembang dalam kemandirian,  perlu adanya penataan kebijakan yang berpihak pada sektor UMKM dengan mengevaluasi aspek-aspek yang menjadi penghambat perkembangannya, seperti aspek hukum, pembiayaan, input bahan baku, teknologi dan produksi, manajemen dan sumber daya manusia, serta promosi dan pemasaran.

Beberapa hambatan lain yang juga menyebabkan produk UMKM Indonesia kalah bersaing dengan produk UMKM negara lain adalah dari segi kemasan produk. Jika dibandingkan dengan produk UMKM di Jepang dan Korea yang sangat detail dalam membuat kemasan/packaging produk UMKM kita masih tertinggal. Dengan kemasan yang bagus dan sesuai standar, produk jadi tahan lama dan menarik untuk dilihat sehingga akhirnya produk bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi.  Dari sebuah proses pengemasan yang baik terbentuklah suatu proses nilai tambah.  Beberapa handicraft yang terdapat di Candi Prambanan, Borobudur, Keraton Jogja, pantai pantai di Bali, Lombok dan sekitarnya masih perlu dibantu dan dibimbing dalam hal pengemasan produk (finishing touch). Harus dilakukan mapping (pemetaan) yang jelas terhadap UMKM di Indonesia mengenai standar pengemasan produk.

Maraknya kampanye pilihan legislatif dan pilihan presiden tahun ini adalah kesempatan para elit politik untuk mencari suara dengan janji-janji politiknya. Miris rasanya melihat gempuran para elit politik yang mengatakan ekonomi Indonesia sedang terpuruk, padahal sektor perdagangan, pariwisata, jasa dan sektor industri kreatif sedang menunjukkan geliatnya untuk tumbuh. Untunglah para pelaku UMKM membatahnya perkataan para elit politik itu dengan sikap optimis mereka tentang prospek usaha mereka tahun ini. Survei kecil kecilan yang saya lakukan terhadap pelaku UMKM pun mendukung sikap optimisme dari para pelaku UMKM. Pedagang handphone yang saya temui di wilayah Candi Prambanan mengatakan omsetnya naik 20% tahun ini, pedagang gudeg di Yogyakarta yang mengatakan bahwa tahun ini adalah omset terbaik mereka begitu juga dengan pedagang keramik di pasar Sukowati yang mengatakan omsetnya naik dan berharap tidak ada lagi peristiwa bom bali seperti dulu lagi. Meningkatnya sejumlah omset para pengusaha UMKM ini sangat wajar terjadi karena terjadi pertumbuhan wisatawan lokal yang terjadi pada tahun ini.

Karena itu, mari kita sambut sikap optimis mereka dengan menunjukkan sikap keberpihakan kepada UMKM diantaranya dengan penyediaan berbagai program yang tidak didedikasikan sebagai sunk cost, melainkan dengan target pertanggungjawaban yang mendidik dan transparan. Bagaimanapun, tidak ada satu negara yang sepenuhnya membebaskan diri dari keberpihakan sepanjang pemerintahan negara tersebut memiliki niat baik yang kuat untuk memperkokoh perekonomiannya. Terdapat tiga hal yang harus ditingkatkan untuk mendukung UMKM. Pertama, mempermudah UMKM untuk mengakses permodalan. Kedua, memperluas pasar. Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Kebijakan pemerintah harus diupayakan mendorong ketiga hal tersebut. Jika semuanya selaras dan didukung oleh semua pihak, maka pertumbuhan UMKM sebesar 20%-25% tahun ini bukan mimpi lagi karena potensi pasar domestik kita siap menggantikan turunnya ekspor dan menurunnya sejumlah turis mancanegara.

Saya yakin lima tahun ke depan Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi dunia yang disegani. Kita mempunyai pasar domestik yang kuat, sumber daya manusia yang banyak, sumber daya alam yang melimpah. Kebijakan strategis yang perlu dilakukan untuk menjadikan ekonomi Indonesia menjadi terbesar di dunia adalah dengan mengubah mindset generasi muda untuk berwirausaha sehingga mampu membuka lapangan kerja dan menggerakan ekonomi.

Terbelakangnya sektor keuangan, besarnya potensi pasar domestik yang menguasai 70% dari kegiatan ekonomi dan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi krisis adalah sejumlah faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini positif dibandingkan Negara Negara lain di Asia. Terlebih lagi banyak perusahaan di Indonesia yang telah belajar dari krisis 1997/1998, sehingga krisis saat ini bukan masalah yang terlalu serius bagi sejumlah perusahaan swasta atau yang sering disebut Private Equity Firm (PEF). Banyak perusahaan swasta telah mengurangi rasio utang terhadap modal untuk menghindari kebangkrutan dari 44% pada tahun 2004 menjadi 13,7% pada tahun 2008. hal ini jika dibandingkan dengan perusahaan swasta di Malaysia (20.4%), Singapore (22.4%), Philippines (27.3%), and Thailand (41.8%) maka rasio Debt/Equity perusahaan di Indonesia masih lebih kecil. Namun tentu saja jika keadaan ekonomi masih buruk seperti saat ini, perusahaan dengan neraca keuangan yang bagus pun akan terkena masalah dan membutuhkan injeksi modal.

Hal in terbukti dari banyaknya PEF yang suffered akibat krisis financial saat ini. Banyak bank yang enggan dan hati hati untuk mengucurkan dananya pada perusahaan swasta yang tidak kredibel. Karena itu perusahaan swasta harus mampu mengelola cash flow dengan benar agar dapat survive ditengah krisis saat ini. Banyak cara bisa dilakukan, misalnya dengan:

Pertama, mengembangkan model bisnis dengan diversifikasi adalah langkah bijak yang perlu diambil perusahaan. Don’t put your eggs into one basket, harus mengilhami konsep sebuah bisnis agar mampu survive. Kedua, mempunyai greater accountability. Banyak kritik dilayangkan pada perusahaan swasta karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas keuangan mereka terhadap investor dan lingkungan. Ketiga, Mengurangi risiko pajak yang mungkin terjadi. Perusahaan melakukan ekspansi global dan mencari kesempatan investasi baru selain untuk menciptakan peluang yang ada juga untuk mengurangi risiko pajak yang terjadi. Keempat, berpikirlah selalu jangka panjang dalam memutuskan sebuah masalah.

Untuk sebuah perusahaan private equity, krisis adalah peluang bagi mereka. Terutama pada para pengusaha yang bergerak industri yang mempunyai capital expenditure yang tinggi seperti tambang dan infrastruktur. Perusahaan tersebut dapat mencari celah sewaktu krisis. Mereka percaya pemerintah saat ini akan lebih menggenjot kegiatan ekonomi dalam negeri (belanja infrastruktur demi persiapan pasca krisis untuk menyambut investor dari luar).

Overview Asia Crisis

• GDP in emerging Asia, excluding China and India, plummeted by no less than 15 percent on a seasonally adjusted annualized basis in the last quarter of 2008, with the IMF forecasting an average decline for this category of Asian countries of 2.9 percent for 2009.
• Much of Asia relies for its growth engine on high-and medium- technology manufacturing exports—in particular, motor vehicles, electronic goods, and capital machinery.
• The demand for advanced manufacturing has collapsed—Japanese auto exports, for example, have fallen by nearly 70 percent between September 2008 and March 2009. At the same time, Asia’s financial ties with the rest of the world have deepened over the past decade, exposing the region to the forces of global deleveraging
• Looking ahead, Asia’s growth path will continue to run parallel to the global economy. For the rest of 2009, the external shock is expected to continue to spill over into private investment and consumption, causing many countries to register negative growth rates. Then, as the global economy revives in 2010, so too will Asia. But the recovery is likely to be tepid—and not only because the global economy will remain weak. Experience shows that investment tends to recover slowly from downturns, especially those that involve financial stress, the report says.

Solution:

· Forceful countercyclical policies should be sustained to help Asia come out of the recession more quickly and vigorously, and to provide insurance against downside risks.

· On the fiscal policy side, it will be important to sustain the stimulus injected in 2009 into next year, not least as an insurance policy against risks that have yet to reveal themselves. At the same time, it will be critical to preserve fiscal credibility by signaling that such stimulus packages are extraordinary and will be unwound once the recovery is firmly established.

· On the monetary policy side, many central banks still have scope to reduce policy rates, while some may need to support credit to the private sector through unconventional measures.

· Asia may need to rebalance growth away from exports and toward domestic demand in order to return to pre-crisis growth rates. China is already trying to catalyze private consumption, which has been falling for a decade relative to GDP.

· Over the longer term, exchange rate appreciation also might help by providing price incentives to shift resources toward production for domestic use and by raising real household income, thereby spurring consumption, the report states.

Climate Change

· An obvious way forward is to support public energy efficient policies in non-OECD countries as well as to promote the use of renewable energy. Mobilization at the local level around this global issue will depend on our ability to refocus the debate on long-term energy strategies as well as local co-benefits like energy security or pollution abatement. With its capacity to support public policies over the long term, development assistance will play a key role.

· Provide payment for ecological services rendered, could be scaled up. Designing a compensation system to remunerate “avoided deforestation” would allow the countries concerned to benefit from the value of their natural capital. Only by using such mechanisms will we demonstrate that our priority is the future.

· There are a number of practical solutions we can implement to protect our climate. Development assistance, which can support essential technology transfers, facilitate financing and be an instrument of collective action, can serve as one of the important vehicles for these good “recipes.”

· There will be no improvement in the environment without growth, nor will there be any sustainable growth without radical change in the underlying environmental paradigms.

• UKM perlu dikembangkan karena. Pertama, UMKM menyerap banyak tenaga kerja. Kedua, UMKM memegang peranan penting dalam ekspor nonmigas, yang pada tahun 1990 mencapai US$ 1.031 juta atau menempati rangking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. Ketiga, adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia.
• Masalah dasar yang dihadapi UMKM adalah: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.
• Tantangan yang dihadapi UMKM dapat dibagi dalam dua kategori: Pertama, bagi usaha mikro dengan omset kurang dari Rp 300 juta setahun umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. Kedua, bagi usaha kecil dengan omset antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut.
• Permasalahannya adalah sebagai berikut: (1) Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan; (2) Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan UMKM mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi; (3) Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat; (4) Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah; (5) Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkulaitas rendah, dan tingginya harga bahan baku; (6) Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti; (7) Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil.
• Tantangan UKM selama krisis: Pertama, tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kedua, akses industri kecil terhadap lembaga kredit formal rendah. Ketiga, sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Keempat, tren nilai ekspor menunjukkan betapa sangat berfluktuatif dan berubah-ubahnya komoditas ekspor Indonesia selama periode 1999-2006. Kelima, masalah terbesar yang dihadapi dalam pengadaan bahan baku adalah mahalnya harga, terbatasnya ketersediaan, dan jarak yang relatif jauh. Keenam, masalah utama yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah tidak terampil dan mahalnya biaya tenaga kerja. Ketujuh, dalam bidang pemasaran, masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar negeri.
• Strategi pemberdayaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa aspek utama berikut ini:

1. Aspek managerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia.

2. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).

3. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak.

4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).

5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

• Strategi pemberdayaan UKM sudah banyak dilakukakan, namun upaya pembinaan usaha kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Perbedaan persepsi mengenai usaha kecil ini pada gilirannya menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak atau sector oriented, di mana masing-masing instansi pembina menekankan pada sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah dua hal: (1) ketidakefektifan arah pembinaan; (2) tiadanya indikator keberhasilan yang seragam, karena masing-masing instansi pembina berupaya mengejar target dan sasaran sesuai dengan kriteria yang telah mereka tetapkan sendiri.
• Pengembangan UKM kedepan. Pertama, pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan pendapatan asli daerah lebih diutamakan (terfokus) pada sektor dan subsektor andalan, dengan tetap tidak mengesampingkan ekstensifikasi untuk menggali sektor/subsektor lain untuk dijadikan andalan. Kedua, untuk mengatasi kendala yang sering terjadi dalam perkembangan industri kecil, sebaiknya perlu ditingkatkan adanya penyuluhan atau pelatihan bagi para pengusaha ataupun pekerjanya, agar terjadi transfer teknologi dari teknologi yang lebih modern. Pelatihan tersebut diutamakan pada bidang yang sesuai dengan unit usaha yang menjadi andalan. Ketiga, perlunya pemerintah daerah mengupayakan pola kemitraan bagi industri kecil dan rumah tangga agar lebih mampu untuk berkembang. Keempat, UMKM hendaknya lebih mengutamakan bahan baku lokal atau sumber daya alam lokal untuk mengantisipasi dampak ketidakstabilan ekonomi.

Walaupun telah berpredikat sebagai Negara yang memiliki penduduk muslim paling banyak di dunia, perkembangan perbankan syariah Indonesia belum banyak berarti jika dibandingkan dengan Negara di Asia seperti Malaysia, Singapura, dan Hongkong. Walaupun telah muncul Undang Undang No. 10/1998 dan UU Sukuk Syariah baru baru ini yang memberikan ruang agar perbankan syariah dapat berkembang lebih baik, namun kenyataannya sampai tahun 2008 sektor ini hanya memiliki nasabah 3,8juta orang atau sekitar 3% dari total seluruh asset yang terdapat pada seluruh bank di Indonesia.

Industri perbankan syariah saat ini bernilai ratusan miliar dolar, dan terdiri dari lebih dari 300 lembaga keuangan baik di dalam maupun di luar negara Islam. Perkembangan yang pesat ini merupakan hasil dari upaya kolektif para bankir, ahli ekonomi serta ahli-ahli hukum Islam selama beberapa dekade untuk mengembangkan solusi keuangan yang memenuhi nilai religius kaum Muslim berdasarkan peraturan agama Islam.

Saat ini di Indonesia terdapat tiga perbankan syariah, 25 perbankan syariah dari devisi bank konvensional dan sekitar 110 perbankan syariah di level lokal. Begitu juga dengan persebarannya, perbankan syariah saat ini hampr mencapai 1500 outlet atau cabang yang tersebar di seluruh Indonesia atau seperempat dari jumlah cabang dari bank konvensional yang saat ini telah mencapai 6500cabang. Dari angka tersebut Indonesia memiliki perbankan syariah paling besar di dunia. Namun perkembangannya yang relative lambat menunjukkan bahwa sektor ini di Indonesia termasuk penetrasi rendah.

Industri perbankan syariah di Indonesia bisa dibilang relatif muda dan masih berkembang, serta terus berubah dan meluas baik secara finansial maupun geografis. Sifatnya murni dan berfokus pada masyarakat; melayani Muslim baik di lingkungan mayoritas muslim maupun di lingkungan kaum muslim minoritas di negara non-Muslim.

Pemerintah telah berencana untuk menambah asset perbankan syariah menjadi 5% pada tahun 2009 ini, hal ini masih lah sangat kecil bila dibandingkan dengan Malaysia yang sekarang telah mencapai 12% dari total seluruh asset perbankan disana. Banyak pihak yang mengatakan tingginya asset perbankan syariah di Malaysia disebabkan karena sektor itu telah berdiri sejak lama, jauh sebelum Indonesia, mereka mempunyai tehnologi yang lebih canggih dan populasi penduduknya pun tidak sebanyak Indonesia. Dari fakta tersebut banyak ekonom yang yakin bahwa Indonesia dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa adalah pangsa yang sangat potensial yang saat ini masih tertidur.

Perbankan syariah di Indonesia terbukti mampu bertahan dari gelombang krisis global. Hal ini karena perbankan syariah lebih banyak berkiprah di sektor riil yang terbukti tahan terhadap goncangan krisis keuangan. Keberhasilan ini juga ditunjukkan dari beberapa survei dari lembaga seperti PPM, Surveilance Institute, Ray Morgan, dan sebagainya yang menunjukkan bahwa dari 2001 hingga 2007, permintaan masyarakat Indonesia terhadap perbankan syari`ah di atas 60-70 persen, bahkan mencapai angka 83 persen pada 2008.

Seharusnya pemerintah mendukung perkembangan ini dengan mendorong adanya inovasi dalam sektor ini. Belum dilakukannya konsolidasi oleh Bank Indonesia karena belum tambahnya bank syariah di Indonesia (hanya tiga bank syariah: Bank Mega syariah, Bank Muamalat, dan Bank Syariah Mandiri) dan lambatnya penerbitan sukuk menunujukkan pemerintah masih tarik ulur terhadap potensi dari sektor ini. Padahal jika kita melihat Negara lain, di Malaysia misalnya. Pemerintah sangat mensuport industri syariah dengan melakukan pembenahan dan perbaikan system perbankan di negaranya. Hal ini tentu saja membuat investor dari Negara timur tengah berduyun duyun menyerbu investasi di negeri jiran ini. Saat ini Malaysia merupakan penerbit sukuk terbesar di Dunia yaitu sebesar 80% dari total seluruh sukuk yang beredar. Bahkan Deutsche Bank pun melakukan pengembangan devisi bank syariah di Jerman yang notabene hanya 4% penduduk yang beragama muslim.

Potensi investor yang berada di Negara timur tengah pun harusnya bisa kita berdayakan secara optimal. Kita harus bisa mencontoh jepang, Negara yang tidak mempunyai perbankan syariah ini telah berhasil menerbitkan sukuk di Malaysia dengan underlying asset berbagai produk yang diperdagangkan di Bursa Logam London. Jepang sangat proaktif dalam melihat potensi pasar. Ketertarikan Negeri Sakura untuk menerbitkan sukuk ini dipicu keinginan untuk menarik dana investasi ratusan juta dolar dari negara Timur Tengah yang mengalami kelebihan likuiditas akibat kenaikan harga minyak dunia 2008 silam. Bagaimana dengan Indonesia?

Saat ini kurang lebih terdapat 20 jenis sukuk perusahaan yang beredar di Indonesia. Para penerbit sukuk masih menunggu pemerintah Indonesia dari pembebasan pajak ganda yang mereka terapkan. Pembebasan pajak ini masih terbentur oleh kebijakan UU PPN yang katanya akan selesai tahun ini. Pajak ini akan meninggikan biaya penerbitan sukuk, sehingga membuat investor kurang tertarik. Kegesitan pemerintah Malaysia lagi lagi harus menjadi contoh bagi kita yang telah membebaskan pajak ganda sehingga penerbitan sukuk dinegara tersebut lebih murah 5 sampai 30 basis poin.

Secara keseluruhan perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih immature, tapi jika melihat size dan potensi yang ada dan dibarengi dengan sejumlah kebijakan dari pemerintah yang mendukung, maka saya yakin Negara ini mempunyai potensi untuk menjadi Negara yang paling berpengaruh dalam industri syariah di Dunia. Dana ratusan bahkan jutaan miliar dari Negara timur tengah yang saat ini mulai meninggalkan bursa AS dan Eropa untuk mencari lading baru yang berbasis syariah haruskan kita diamkan begitu saja? Although small is beautiful, but bigger is even better.

*Didik Kurniawan Hadi